Archive for the 'BI Rate' Category

Jun 12 2015

BI Rate, Pertumbuhan dan Infrastruktur

Bank Indonesia akhirnya tetap mematok BI Rate sebagai suku bunga acuan pada 7,50%. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari kebijakan moneter yang cenderung ketat demi menjaga inflasi di kisaran 4+/-1% selama beberapa waktu ke depan (KRJogja.Com/19/05/2015).

Bagi dunia usaha, BI Rate pada kondisi ekonomi saat ini dirasa kurang kompetitif untuk menstimulus ekonomi nasional yang sedang lesu. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I hanya 4,71% atau dibawah perkiraan BI di kisaran 5% dan pemerintah pun merevisi target pertumbuhan dari 5,7% menjadi 5,4% untuk tahun 2015. Dalam kondisi semacam ini, penurunan BI Rate sebenarnya sangat diharapkan untuk menggerakkan roda perekonomian.

Namun demikian, BI memang dalam posisi relatif sulit karena tekanan pelemahan pertumbuhan dalam negeri juga diikuti indikator makro internasional yang tidak kondusif. Tiongkok mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 7,0% atau turun dari 7,4%. Sejumlah negara emerging markets lainnya juga mengalami hal serupa yang menandakan recovery perekonomian dunia masih terus berjalan.

Sementara dari Amerika Serikat, bayang-bayang kenaikan suku bunga The Fed juga menjadi salah satu sentimen yang perlu dipertimbangkan. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada Juni atau September 2015 ini yang berpotensi membuat investor asing memindahkan dananya ke negeri Paman Sam tersebut.

Solusi yang umum digunakan bank sentral negara lain adalah menaikkan atau minimal menahan suku bunganya untuk menghindari capital outflow. Hal ini memang tidak berlaku bagi bank sentral Tiongkok yang justru memangkas suku bunga untuk menggenjot pertumbuhan. Namun bagi bank sentral negara berkembang seperti Indonesia, pilihan tidak menurunkan suku bunga dianggap lebih realistis.

Suku bunga acuan yang tidak berubah saat ini juga merupakan salah satu senjata Bank Indonesia menghadapi Ramadhan yang kurang dari sebulan lagi tiba. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia mengalami kecenderungan inflasi selama Ramadhan dan setelahnya karena aktivitas ekonomi yang tinggi.

Infrastruktur untuk Pertumbuhan

Mengingat suku bunga bank sentral sulit diandalkan sebagai motor penggerak pertumbuhan, maka wajar jika Pemerintahan Jokowi-JK disarankan lebih fokus pada proyek infrastruktur. Anggaran pemerintah untuk proyek infrastruktur dalam APBN-P 2015 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan nilai hampir mencapai Rp300 Triliyun.

Perkembangan Anggaran Infrastruktur dalam APBN (Rp Triliun)

Perkembangan Anggaran Infrastruktur dalam APBN (Rp Triliun) Sumber: Bareksa.com

Anggaran yang sebesar itu, tentu menjadi potensi untuk membangun sarana dan prasarana yang akan mengakselerasi pertumbuhan. Apalagi, pemerintahan Jokowi-JK memang menjadikan infrastruktur sebagai program unggulan selama kampanye maupun setelahnya. Tentu wajar jika pemerintah diharapkan lebih fokus mengelola dana sebesar itu agar realisasinya juga sesuai dengan harapan.

Anggaran infrastruktur dan juga penanaman modal negara (PMN) yang besar pada masa pemerintahan ini tidak lepas dari kecenderungan penurunan harga minyak dunia. Persaingan industri minyak antara sejumlah negara utama dan kompetitornya menyebabkan harga minyak dunia turun. Momentum ini telah dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi-JK untuk memangkas subsidi bahan bakar dan menggantinya untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Jokowi-JK bahkan dianggap sebagian analis sedang membawa Indonesia menuju capaian pembangunan Tiongkok yang pada dua hingga tiga dasawarsa lalu dimulai dari investasi besar-besaran di sektor infrastruktur.

Perkembangan Penyertan Modal Negara (PMN) pada BUMN

Perkembangan Penyertan Modal Negara (PMN) pada BUMN Sumber: Bareksa.com

 

Komitmen pemerintah untuk menyukseskan proyek infrastruktur sendiri memang sudah nampak jelas. Selain sejumlah road show Presiden Jokowi di berbagai event internasional, komitmen di bidang hukum terkait infrastruktur juga telah dilakukan. Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum misalnya tengah disiapkan untuk menjamin proyek infrastruktur lebih mudah diekskusi dan tidak terhalang masalah pembebasan lahan.

Namun demikian, satu hal tetap perlu dicatat dalam konteks infrastruktur, yaitu pembiayaannya yang berasal dari pajak. Dengan target pendapatan pajak mencapai Rp1.489,3 Triliyun pada APBN-P, proyek infrastruktur akan sangat dipengaruhi realisasi penerimaan pajak. Sampai dengan kuartal I, baru 13,3% realisasi penerimaan pajak tercapai, jauh tertinggal dibandingkan capaian dua tahun anggaran sebelumnya.

Dari sini kemudian tantangan bagi pemerintahan Jokowi-JK muncul yaitu menggenjot penerimaan pajak dan mengawal proyek infrastruktur. Meskipun tidak mudah, pemerintah kali ini sebenarnya memiliki banyak momentum salah satunya berupa penyerapan anggaran yang relatif lebih baik dibanding masa pemerintahan sebelumnya. Artinya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah selain bekerja lebih giat dan fokus agar pertumbuhan ekonomi di kuartal II lebih baik dan janji-janji peningkatan kualitas hidup rakyat dapat dipenuhi.

Tulisan ini merupakan versi yang telah dilengkapi dari artikel yang saya kirimkan ke SKH Kedaulatan Rakyat. Artikel ini kemudian dipublikasikan pada Senin, 1 Juni 2015 dalam kolom Opini pada halaman 12. Tanggung jawab atas isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Comments Off on BI Rate, Pertumbuhan dan Infrastruktur